Opini dan Artikel
Trending

AROMA POLITIS DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Art Acevedo, Kepala Kepolisian Houston, Minniapolis, bereaksi keras terhadap ucapan Presiden Donald Trump, ketika Trump dengan suara keras memarahi banyak gubernur negara bagian yang dianggap kurang keras melawan demonstran.

Demonstrasi anti rasial di Amerika Serikat berlangsung lebih dari  dua minggu lamanya sejak 25 Mei 2020, berkaitan dengan dibunuhnya George Floyd, warga kulit hitam oleh empat polisi kulit putih. Peristiwa kejam yang dilakukan oleh polisi kulit putih Amerika terhadap warganya yang berkulit hitam, sudah berulang kali terjadi,sehingga kemarahan mereka memuncak ketika salah seorang warga kulit hitam sekali lagi  dibunuh dengan kejam oleh aparat kepolisian Amerika.

Kita tidak membahas kesombongan seorang presiden Amerika Serikat. Kita tidak membahas kekejaman orang kulit putih ketika membunuh jutaan orang Indian yang menjadi pemilik sah  benua Amerika. Kita tidak membahas kekejaman orang kulit putih yang memburu seperti binatang orang kulit hitam di Afrika lalu dijual menjadi budak bagi tuan tanah dan industri yang dimiliki orang kulit putih. Tetapi generasi muda atau milenial sepatutnya mengerti sejarah, agar tidak berjalan dilorong gelap,lalu memuja bangsa itu dan mengamini segala ocehannya sebagai kebenaran.

Kepala Polisi Houston, Art Acevedo berkata kepada Donald Trump, ”tutup mulutmu”, tetap diam dan tidak membahayakan orang lain. Biarkan saya mengatakan hal ini pada presiden Amerika, atas nama Kepala Kepolisian di negara ini. Tolong jika anda tidak memiliki sesuatu yang konstruktif untuk dibicarakan, tutup mulutmu, karena anda menempatkan pria dan wanita 20-an tahun dalam risiko. Maksudnya adalah para demonstran yang rata rata masih muda sebagai generasi bangsa negara itu.

Peristiwa tanggal 25 Mei lalu dengan kematian seorang warga kulit hitam George Floyd, hanya kebetulan dan tidak di latar belakangi oleh warna kulit, akan tetapi kejadiannya sangat sering berulang kali, maka masyarakat awam dapat menyimpulkan dengan sederhana seperti itu. Boleh jadi, juga disebabkan masalah ekonomi, pengangguran dan keresahan akibat kehilangan pekerjaan akibat virus corona. Boleh jadi juga disebabkan karena hanya beberapa bulan lagi akan diadakan pemilihan presiden di Amerika Serikat, antara Donald Trump dan saingan nya dari partai Demokrat Joe Biden. Boleh jadi masyarakat Amerika sudah sangat bosan dengan gaya kepemimpinan presidennya yang urakan dan suka membuat  konflik di belahan dunia yang lain, seperti keluar dari WHO, keluar dari perjanjian nuklir Iran, perang dagang antara US dan Cina keluar dari ICC, menembok perbatasannya dengan Meksiko, menyuruh Israel mengambil wilayah Palestina, membubarkan Obama care, mengucilkan Cuba  yang baru saja membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat sejak presiden Obama. Masyarakat Amerika dibuat tidak tenang, dengan semua omongan presiden, yang seakan tidak terkendali.

Pantaslah masyarakatnya mulai muak dan puncaknya juga kepala polisi Houston menyuruh Donald Trump menutup mulutnya. Semua ini tidak menjadi pokok bahasan kita, tetapi bagaimana polisi harus meletakkan dirinya dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka mengontrol keamanan negara walaupun  dalam situasi yang sangat berbahaya sekalipun.

Kurang dari lima bulan lagi, pada tanggal 3 November 2020, Pemilihan presiden Amerika akan dilaksanakan, dimana Donald Tump  juga kembali sebagai kandidat dari partai Republik, sementara Joe Biden dari partai Demokat, maka semua peristiwa yang sedang melanda Amerika seperti cara menangani demonstran, cara menangani corona, boleh saja menjadi amunisi bagi kandidat lawan untuk mendiskreditkan presiden yang berkuasa. Hal itu adalah sah menurut hukum demokrasi, tanpa perlu mencari kambing hitam untuk memojokkan lawan politiknya, tanpa perlu mencari cari kesalahan masa lalu,sebelum demonstrasi untuk dijadikan pembalasan dendam,seperti kasus Novel Baswedan dan lainnya. Persaingan dalam politik adalah sesuatu yang sehat, indah dan menarik, jika semua pihak menghormati demokrasi dengan cara yang berbudaya,tanpa melahirkan dendam yang berkepanjangan. Polisi sebagai instrumen penegakan hukum dan hak asasi manusia harus berjalan diatas rel yang sudah disepakati, yakni Undang Undang. Derrek Chauvin, salah seorang polisi yang membunuh Geoge Floyd, bukanlah yang sedang menjalankan tugas kepolisian dengan baik, dia harus dihukum untuk memberi pelajaran bagi anggauta polisi yang lain.

Bagaimana di Indonesia ?

Di jaman Orde Lama jaman pemerintahan presiden Soekarno, setelah melakukan dekrit pada 5 Juli 1959, yakni membubarkan sendiri Konstituante (MPR) hasil pemilihan umum 1955, mulailah pemerintahan diktator tanpa batas, karena Konstituante sebagai lembaga tertinggi yang telah dibubarkan, padahal dipilih melalui pemilu yang sangat bersejarah itu. Presiden membentuk sendiri suatu lembaga yang disebut MPRS (sementara) yang anggauta anggautanya ditunjuk, bukan dipilih. Soekarno menjadi presiden sampai tahun 1965, dan MPR itu masih bersifat sementara. Sayangnya lembaga itu sendirilah yang menolak pertanggung jawabannya dalam sidang istimewa yang diberi judul nawa aksara, dengan mana presiden Soekarno telah kehilangan kepercayaan dari lembaga yang dibuatnya sendiri. Para ahli belum meneliti secara mendalam, tentang keabsahan lembaga MPRS yang dibuat sendiri oleh Soekarno lalu menolak pertanggung jawabannya,lalu dengan mana presiden Soekarno dianggap tidak layak menjadi presiden lagi?. Tentu pertanyaan tersebut sejajar dengan pertanyaan yang sama, dapatkah seorang presiden sementara, membubarkan konstituante hasil pemilihan umum? Tentu saja pembahasan ini akan kita  uraikan dalam tulisan tulisan yang akan datang.

Dibawah pemerintahan presiden Soekarno,lahirlah Undang Undang Pokok Kepolisian Negara, yakni Undang Undang No.13/1961 yang diundangkan pada tanggal  30 Juni 1961. Pasal 1 Undang Undang tersebut menegaskan, bahwa Kepolisian Negara adalah penegak hukum yang terutama  bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak hak azazi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 Undang Undang No.13/1961 menegaskan bahwa Kepolisian negara adalah Angkatan Bersenjata. Kepolisian Negara adalah alat revolusi, sedangkan presiden pada waktu itu adalah PBR atau pemimpin besar revolusi (presiden Soekarno) dan dalam  penjelasannya juga kepolisian negara sebagai alat negara dalam rangka sosialisme Indonesia dan bagian dari kekuatan angkatan bersenjata Indonesia. Pada 1962, status Kepala Kepolisian Negara,berubah menjadi Menteri  Kepala Kepolisian Negara dan diubah lagi menjadi Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara, bersamaan dengan Menteri Kepala Staf Angkatan Darat, menteri Kepala Staf Angkatan Udara, menteri Kepala Staf  Angkatan Laut, kabinet ini  pada saat itu disebut Kabinet seratus menteri.

Pada jaman Orde Baru,posisi kepolisian tetap sebagai bagian  dari Angkatan Bersenjata Indonesia, tetapi kedudukannya sebagai menteri telah dicopot. Kepolisian selalu dilibatkan dalam berbagai operasi militer seperti Dwikora, Seroja dan lain lain. Sejak reformasi 1999, kedudukan kepolisian dikembalikan pada posisi semula dan dikeluarkan dari Angkatan Bersenjata Indonesia. ABRI kembali dengan nama yang asli  yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Di jaman Orde Baru, posisi ABRI sangat strategis dengan doktrin dwi fungsi, baik TNI maupun kepolisian Indonesia dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia. Banyak anggauta TNI dan Polisi diberi jabatan anggauta legislatif dari unsur angkatan bersenjata, hampir semua Gubernur, Bupati dan wali kota di jabat oleh tentara dan semua BUMN strategis seperti Pertamina, Bulog, Menteri Dalam Negeri, pimpinan perusahaan negara, rektor, Ketua MPR, Ketua DPR, bahkan menteri agama juga dipercayakan kepada kelompok militer. Peranan militer dan polisi dalam sejarah Indonesia. hampir tak dapat dipisahkan dengan kekuasaan eksekutif bahkan legislatif, sungguh sangat jauh dari prinsip trias politika yang sebenarnya atau dengan kata lain, mereka seperti air dan ikan yang saling membutuhkan, menyulitkan kita untuk memberi penilaian atas kemurnian tugas yang disebutkan menurut Undang Undang atau dengan kata lain, tentara dan polisi menjadi alat politik kekuasaan pada waktu itu..

Polisi di era reformasi.

Praktik politik di Indonesia sejak jaman Orde Lama (Soekarno) sampai jaman Orde Baru(Soeharto), dilihat oleh banyak orang, telah terjadi penyimpangan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, karena disatu sisi kita mengakui UUD 1945 sebagai acuan dari semua peraturan dan Undang Undang, tetapi didalam praktiknya sangat berbeda sesuai dengan tafsir dan agenda setiap penguasa. Bisa jadi juga disebabkan karena Undang Undang Dasar 1945 terlalu singkat, kurang terperinci, sehingga menimbulkan banyak tafsir. Karena itulah agenda reformasi mengutamakan amandemen UUD 1945 sampai empat kali, dan  seakan akan sudah ada titik terang dalam penyelenggaraan ketata negaraan kita setelah itu, Sebagai contoh lahirnya Undang Undang Otonomi Daerah, lahirnya Undang Undang Kepolisian, Undang Undang Pemilihan Umum dan  KPU, dimana penyelenggara Pemilu yang dahulu dilakukan oleh pemerintah, kini dilaksanakan oleh sebuah lembaga independent (KPU), Polisi yang sebelumnya menjadi bagian dari ABRI, kini berdiri sendiri,lepas dari organisasi militer sebelumnya. Peranan pemerintah, dikurangi dengan lahirnya berbagai komisi, seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi  Penyiaran, Lembaga Perlindungan saksi dan lain sebagainya. Tampaknya  berbagai perubahan itu  sangat menggembirakan,seakan akan kontrol pemerintah semakin berkurang dan kontrol rakyat semakin kuat. Demikian pula,kelompok masyarakat yang berkerumun di partai politik,dan DPR dianggap sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, susunannya sudah berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde Baru,sejalan dengan reformasi 1998 yang lalu tersebut.

Undang Undang Kepolisian No.2/2002, pada dasarnya adalah perwujudan dari TAP MPR No. VI/MPR/2000, tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Indonesia dan Keputusan MPR No.VII/MPR/2000, tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia. Bab II dari Keputusan MPR tersebut pada pasal  6 tentang peran  Kepolisian Indonesia  adalah sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum,memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam pasal 10 ayat 1 ditegaskan sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Undang Undang Kepolisian, UU. No. 2, adalah salah satu klaster dari sejumlah Undang  Undang Reformasi yang pada dasarnya adalah sebagai koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah sebelumnya, baik dari jaman Orde Lama (Soekarno) maupun  jaman Orde Baru (Soeharto). Sebagian besar dari Undang Undang Reformasi didasarkan pada ketidakpuasan terhadap rezim sebelumnya, dengan mana terdapat anggapan bahwa semua produk hukum rezim sebelumnya adalah kesalahan yang harus dijungkir balikkan. Pada akhirnya banyak penyesalan yang dirasakan setelah semua unsur dalam ketatanegaraan yang dahulu dianggap sangat ketat, lalu dilanggarkan dan akhirnya perbenturan antara nilai-nilai ke Indonesiaan dengan liberalisasi tanpa batas. Dahulu ada sebutan kekuasaan tanpa batas, lalu digantikan dengan kebebasan tanpa batas. Salah satu contohnya adalah Undang Undang Otonomi Daerah No. 22/1999 telah beberapa kali diubah antara lain dengan Undang Undang No.32/2004, diubah lagi lebih dari dua kali.Bahkan dipecah lagi menjadi beberapa Undang Undang,seperti Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah,Undang Undang tentang pemilihan umum. Ini hanyalah salah satu contoh,banyak Undang Undang dibuat atas dasar emosi,kemarahan dan spirit kebebasan yang tidak terkendali.

Bagaimana dengan Undang Undang Kepolisian? Lahirnya Undang Undang Kepolisian, juga sebagai buah dari reformasi 1998, dengan mana mungkin saja, spiritnya tidak jauh berbeda dengan situasi reformasi. Memang pada intinya lahirnya Undang Undang tersebut sebagai akibat pemisahan tugas TNI dan kepolisian sebelumnya bersatu dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan dengan sistim ini TNI dan polisi ikut dalam politik praktis, duduk sebagai anggauta parlemen, duduk dalam berbagai jabatan eksekutif, baik sebagai kepala daerah, menteri maupun pimpinan perusahaan negara. Kritik terhadap masalah tersebut dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kolusi, nepotisme dan korupsi. Memang ada terdapat pasal dalam Undang Undang TNI dan Polisi yang baru di era reformasi, kemungkinan polisi atau TNI dapat diikutkan sebagai pejabat dilingkungan pemerintah, setelah mereka keluar dari polisi atau dari TNI atau sudah pensiun dari lembaganya tersebut.

Aroma Politik.

Tap MPR No.VII/2000, pada pasal 10 secara tegas, menyebutkan larangan bagi Kepolisian Negara Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, polisi negara harus netral. Jika Undang Undang No.2/2002 disusun atas landasan pasal 10 Tap MPR tersebut, sayogianya polisi menjauhkan diri dari segala tindakan yang beraroma politik dalam menjalankan tugas profesinya. Memang hingga sekarang belum ada temuan nyata dari keterlibatan kepolisian dalam politik praktis di Indonesia, akan tetapi beberapa kasus belakangan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi tentang areal yang luas dari pengertian keterlibatan seseorang atau lembaga peda kegiatan politik khususnya dalam penegakan hukum sebagai berikut:

  1. Kasus (1) Novel Baswedan. Novel Baswedan dalam menjalankan tugasnya telah menemukan berbagai isyarat awal tentang keterlibatan seorang atau lebih petinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tak lama kemudian, Novel Baswedan  diusut kasus yang pernah dialaminya ketika bertugas di suatu daerah di Sumatera yang berkaitan dengan kasus sarang burung walet. Kasus itu dihidupkan kembali oleh penyelidik polisi, walaupun sudah berlalu puluhan tahun lamanya, bersamaan dengan informasi keterlibatan korupsi dikalangan petinggi kepolisian. Nasib Novel menjadi lebih sadis lagi dengan heboh penyiraman air keras yang menyebabkan cacat permanen pada yang bersangkutan.
  2. Kasus (2) Bahar Bin Smits. Semua tahu bahwa Bahar Bin Smits, dalam pemilihan presden 2019, memihak pada calon No.2 (Prabowo). Kritik kritiknya cukup pedas pada presiden Jokowi, dengan mana ia mengalami kesulitan dalam sepak terjangnya. Pada tanggal 1-12-2018 ada laporan tentang pemukulan pada santrinya, karena santri tersebut telah memalsukan identitasnya, mengakui dirinya sebagai Bahar Bin Smits di Bali untuk mendapatkan keuntungan. Pada 28-2-2019 dan nanti dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam saat yang bersamaan, pihak penegak hukum terus mencari jejak sebelumnya seperti yang dialami oleh Novel Baswedan menemukan ceramahnya di Palembang pada tahun 2017, yang mengeritik pemerintahan Jokowi.
  3. Kasus (3). kebohongan Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet, seorang aktifis pro demokrasi, sudah sering dipenjarakan di jaman pemerintahan presiden Soeharto, dijerat dengan Undang Undang ITE/UU No.11/2008 dengan tuduhan penyebaran berita bohong. Jika UU ITE pasal 28 ayat 1 dan 2 yang digunakan oleh hakim, timbul pertanyaan, siapakah konsumen elektronik yang dirugikan? Jika ayat 2 yang digunakan, apakah memang benar telah terjadi  kebencian dan rasa permusuhan dalam masyarakat dari berita bohong yang dilakukan oleh Ratna, yang berceritra tentang mukanya yang lebam karena dipukul oleh seseorang yang tidak disebut namanya? Bahkan penegak hukum menghubungkan bantuan uang daerah yang digunakan untuk berangkat ke Chili dalam mengikuti pertemuan gerakan wanita disana, sesuatu yang mirip dengan mencari jejak digital dengan kasus 1, 2 diatas.
  4. Kasus 4. Ruslan Buton. Dia adalah mantan kapten TNI yang telah dipecat karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dengan sejumlah anggauta lainnya.Lepas dari sejarah masa lalunya tersebut, tiba-tiba Ruslan Buton membuat pernyataan, agar presiden Jokowi mengundurkan diri, seperti juga pak Harto pada tahun 1998 yang lalu. Dia juga mengingatkan Jokowi, agar jangan sampai seperti yang dialami oleh Soeharto terdahulu terjadi gerakan massa yang akan menurunkan beliau dari kursi presiden. Dan kata kata Ruslan Buton diunggah melalui handphone miliknya dan diketahui oleh banyak orang. Penegak hukum menjerat yang bersangkutan dengan UU ITE dan pasal pasal dalam KUHP. Sampai hari tulisan ini, yang bersangkutan masih dalam proses. Para pengacaranya sedang melakukan pra peradilan, karena penahanan yang bersangkutan tidak sesui dengan hukum acara. Demikian pula seandainya UU ITE yang digunakan,pasal  43 ayat 1 ayat 6 harus sesuai dengan  hukum acara pidana.

Mungkin kasus Ruslan Buton agak berbeda dengan kasus 1 sampai 3, karena pasal pasal yang digunakan pastilah pasal karet yang tidak sejalan dengan semangat reformasi. Di negara demokrasi manapun di dunia, kecuali di negara represif seperti negara komunis, pasal tersebut masih digunakan sebagai senjata ampuh untuk menindas setiap orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Ingat peristiwa Tiananmen di Cina pada tahun 1989 yang lalu. yang menewaskan ribuan mahasiswa. Nasib para mahasiswa di Indonesia yang sampai sekarang belum diketahui rimbanya, juga nasib Ratna Sarumpaet dan para seniman lainnya yang sering dipenjarakan karena mengkritik pemerintah melalui pementasan drama atau orasi lainnya,juga nasib orang orang yang meninggal dunia dalam demonstrasi menentang hasil pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu, sampai hari ini belum ada titik terangnya. Polisi kita sudah sangat mampu untuk mengidentifikasi para pelaku, tetapi mungkin ada pertimbangan pertimbangan non tehnis yang memiliki tali temali dengan politik dan atau kekuasaan yang ada dihadapannya.

 Undang Undang Kepolisian kita.

Undang Undang No.2/2002, adalah salah satu dari klaster Undang Undang pasca reformasi 1998. Hampir semua undang undang reformasi sudah mengalami perubahan, seperti Mahkamah Agung, KPK, UU Otonomi Daerah dan lainya. Undang Undang Kepolisian kita sudah tergolong maju, karena penekanannya pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis (pasal 19 dan pasal 28). Kepolisian berdasarkan Undang Undang ini (pasal 37) membantu presiden melaui Komisi Kepolisian Nasional, semacam mengawasi polisi atas dasar laporan masyarakat. Sayang sekali berdasarkan Kepres No.17/2011, anggauta Kompolnas sebagian besar diisi oleh pejabat pemerintah, mulai dari Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri dan anggauta polisi yang sudah purna tugas. Memang ada beberapa anggauta dari kalangan masyarakat, tetapi jumlahnya sangat kecil dan siapa yang melakukan seleksi?

Undang Undang Kepolisian kita walaupun sebagai produk reformasi, masih memiliki kelemahan diantaranya terlalu besar dan banyak wewenang yang diberikan kepada lembaga tersebut, sehingga polisi kita merasa kewalahan menanganinya, lebih lebih jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat cepat dewasa ini. Tugas dan wewenang polisi yang tertuang dalam  pasal 13 sampai pasal 16 mencakup lebih dari 35 wewenang. Jumlah ini sangat luas dan berat bagi polisi, belum lagi seperti tertera dalam pasal 16 ayat 2 yang berbunyi: tindakan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf  l yakni mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal seperti ini, bisa jadi sebuah diskresi yang diartikan sangat luas, seperti kasus kasus yang diuraikan diatas.

Sesuai dengan judul tulisan ini, sangatlah rumit untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum kita memiliki standar ganda dalam menjalankan tugasnya,apakah bermotif politik atau tidak, yang bertentangan dengan asas yang menjadi landasan utama  bagi penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dan dilarang secara lugas dalam pasal 28 UU No.2/2002 tersebut. Untuk menjawabnya sebaiknya diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: Sehubungan dengan kegiatan politik pemilihan presiden 2019, maka mereka yang dijatuhi tuduhan dalam kasus  kasus 1 sampai 4,seandainya mereka ternyata menjadi pendukung atau buzzer dari calon no urut no.1, apakah akan ada tindakan hukum yang begitu cepat?. Pertanyaan yang sama juga diajukan,seandainya terdapat beberapa orang yang dengan keras melakukan penodaan, penghinaan kepada agama dan sudah dilaporkan berkali kali, tetapi karena  mereka berada dalam  kelompok yang  mendukung calon lawan  no.2, apakah akan ditindak dengan cepat, seperti yang sama cepatnya dengan tindakan yang dilakukan pada kelompok pertama tadi? Walaupun pasal pasal yang digunakan untuk kasus kasus tersebut berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi peristiwa tersebut berkaitan dengan waktu penyelenggaraan pesta politik, karena itulah pertanyaan pertanyaan tersebut layak digunakan untuk mencari jawabannya.

Di Amerika, Pemilihan presiden akan diselenggarakan pada tanggal 3 November 2020, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump (petahana) dan calon dari Partai Demokrat Joe Biden, sedang berkampanye. Peristiwa meninggalnya George Floyd oleh polisi Minniapolis, tetap dalam peristiwa hukum biasa yang menimpa George Floyd dan polisi Derrek chouvin. Polisi Houston tidak akan pernah mencari cari apa kesalahan George Floyd dimasa lalu, karena tidak ada kaitannya dengan perbuatan Derrek Chouvin terhadapnya. Tidak perlu dicari kesalahan Ruslan Buton dimasa lalu, karena bukankah sudah dipertanggung jawabkan berupa pemecatan dirinya dan dipenjarakan? Dan tidak etis juga menanyakan apakah George Floyd pendukung Joe Biden atau pendukung Donald Trump, karena tak ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang disebabkan oleh keberutalan Derrek Chouvin tersebut.

Dengan peristiwa rasisme yang sedang terjadi di Amerika. pemerotes dari semua kalangan meminta polisi direformasi, dan hal itu adalah wajar tanpa harus dicari siapa yang mensponsori, siapa orang dibelakangnya yang mengorganisasi, karena bukankah ribuan orang di jalan adalah masyarakat itu sendiri? Bukankah tugas penegak hukum itu untuk melindungi masyarakat, menjaga harkat dan martabatnya? Semua orang sama derajatnya dihadapan hukum serta berhak dan tidak boleh diadakan perbedaan apapun juga, akan perlindungan yang sama dari hukum itu sendiri. Setiap orang berhak mendapat keadilan yang sempurna untuk diperiksa secara adil, untuk diperiksa secara terbuka oleh lembaga penegak hukum yang tidak memihak, baikpun dalam menetapkan hak hak dan kewajibannya maupun tuntutan pidana terhadap dirinya. Penggalan kalimat tersebut yang bersumber dari Universal Declaration Of Human Rights, telah diambil menjadi dasar TAP MPR No.VII/2000, dan dijadikan landasan oleh Undang Undang Kepolisian,yakni UU. No.2/2002, khususnya pada pasal 28, sangat baik untuk direnungkan dan dipahami dan dihayati oleh penegak hukum di negeri ini.

Penegakan hukum adalah mekanisme utama dalam mencapai cita cita negara, cita cita ummat manusia atas hak haknya untuk memperoleh kesejahteraan, lahir dan batin. Ada kata yang penting untuk dipikirkan bagi setiap penegak hukum yakni “gunakanlah  hak yang menjadi milik anda agar tidak melukai orang lain( talien ut alienum non laedas). Dan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat adalah hukum  yang tertinggi (salus populi suprema lex esto), adalah juga semboyan polisi di Amerika Serikat. Penegak hukum jauhkanlah dirimu dari kepentingan orang lain, selain menegakkan hukum itu sendiri tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang memiliki kekuasaan,agar penegak hukum kita  tidak dikategorikan beraroma politis dalam menjalankan tugasnya yang teramat luas dan berat itu.

Donad Trump, tutup mulutmu, kata Art Acevedo kepala polisi Houston, ketika presiden itu ingin mengintervensi kegiatan polisi agar polisi menekan dengan keras para demosntran. Bahkan salah seorang gubernur negara bagian di Amerika Serikat, menyuruh Donald Trump bersembunyilah didalam bungkermu dan berhenti mengoceh tidak keruan. Di Amerika Serikat dan di negara lain, setiap saat sejumlah anak anak, dan orang dewasa dan bahkan siapa saja, menyuruh presidennya seperti Donald Trump hengkang dari gedung putih, tentu lebih kasar dari kata mengundurkan diri, tetapi mereka tidak ditahan, dan mereka tidak dituduh makar.

Selong, 14 Juni 2020

Sumber:

  1. TAP MPR No.VI dan No.VII tahun 2000
  2. Undang Undang Kepolisian Indonesia,UU No.2/2002
  3. Undang Undang Dasar 1945
  4. UndangUndang ITE, Undang Undang No.11/2008
  5. Perpres No.17/2011 tentang Kompolnas
  6. Universal, Declaration Of Human Rights,10 Dsember 1948
Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close